Tambang Nikel di Raja Ampat Terbukti Merusak Lingkungan dan Terumbu Karang

Jakarta, Indonesia / Sacramento, CA - 25 September -- Analisis spasial terkini yang dirilis Auriga Nusantara dan Earth Insight  – Awas! Ancaman Pertambangan Nikel terhadap Raja Ampat – membeberkan bukti-bukti kerusakan lingkungan dan terumbu karang akibat tambang nikel di Raja Ampat, yang merupakan bagian dari Segitiga Karang Dunia (Coral Triangle), kawasan perairan di Asia Tenggara yang mengandung keragaman hayati laut terkaya di bumi.

Laporan tersebut, berikut foto-foto lapangan, mengungkap bagaimana konsesi-konsesi pertambangan nikel yang seluruhnya lebih dari 22.000 hektare merusak UNESCO Global Geopark di Raja Ampat, mengancam 2.470 hektare terumbu karang, 7.200 hektare hutan alam, dan mata pencaharian lebih dari 64.000 penduduk yang menghuni kabupaten seluas 3,66 juta hektare ini. Peta ancaman berikut foto-foto kerusakan terumbu karang dapat diunduh melalui tautan ini.

Hutan yang lebat di Pulau Kawei rusak parah di bagian atas bukit, mengalirkan sedimentasi yang mencemari perairan dan berpotensi merusak terumbu karang di bawahnya. ​​Foto diambil pada Desember 2024, Auriga Nusantara.

Deforestasi oleh perluasan tambang nikel di Pulau Gag, Raja Ampat.

Raja Ampat, yang dikenal sebagai “Mahkota Keragaman Hayati Laut" dan merupakan bagian dari Segitiga Karang Dunia, dihuni 75% spesies terumbu karang perairan dangkal dan lebih dari 1.600 spesies ikan. Gugusan kepulauan yang merupakan habitat terbesar Pari Manta Karang ini dihuni masyarakat adat Papua dan komunitas lokal yang hidupnya bergantung pada ekosistem laut dan hutan untuk menopang ketahanan pangan dan ekonomi, sekaligus sebagai identitas budaya.

Pasca-protes publik, Pemerintah Indonesia mengumumkan pencabutan empat izin nikel di Raja Ampat pada Juni 2025. Akan tetapi, hingga saat ini tidak ada publikasi surat keputusan pencabutan izin tersebut. Pun, tidak terlihat rencana pemulihan lingkungan terhadap kerusakan yang telah terjadi. Bahkan, izin tambang nikel di Pulau Gag, yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia dari UNESCO Global Geopark, per 3 September 2025 dinyatakan terus beroperasi.

Tambang nikel di Raja Ampat merepresentasi ancaman yang dihadapi lebih dari 280 pulau kecil di Indonesia karena dibebani 380 izin pertambangan.

Ancaman yang dibeberkan laporan ini termasuk:

• Potensi kerusakan masif. Terdapat konsesi pertambangan nikel seluas lebih dari 22.000 hektare di Raja Ampat. Dari total 7.761 hektare hutan alam di dalam pulau kecil berizin tambang nikel, 7.200 hektare atau 92% berada dalam izin tambang nikel. Pada radius 12 mil laut terdapat 6.700 hektare terumbu karang, dan 36% (2.400 hektare) berada di dalam radius 5 km atau berisiko tinggi terdampak pertambangan nikel.
• Peningkatan perluasan area tambang. Area yang ditambang di Raja Ampat pada 2020-2024 meluas tiga kali lebih cepat dibanding periode lima tahun sebelumnya.
• Ancaman terhadap biota laut terancam punah. Ancaman yang ditimbulkan sedimen nikel dan polusi suara akan berdampak terhadap biota laut Pari Manta, termasuk Mobula birostris yang merupakan spesies pari manta terbesar di dunia, lima spesies penyu dilindungi, termasuk Penyu Sisik yang terancam punah, dan biota laut lainnya.
• Marjinalisasi ganda. Lebih dari 64.000 penduduk setempat tidak dilibatkan secara penuh dalam penerbitan izin tambang nikel, sementara mereka menanggung dampak lingkungan yang terjadi.
• Penghancuran mata pencaharian penduduk. Nelayan tradisional menyatakan bahwa kebisingan dan getaran dari pertambangan telah mengusir ikan dan lumba-lumba.
• Ketidakjelasan pencabutan izin. Meski Pemerintah Indonesia mengumumkan pencabutan empat izin tambang nikel, namun hingga saat ini tidak terdapat bukti otentik–berupa surat keputusan yang dipublikasi–pencabutan izin-izin tersebut. Pun, tidak jelas bagaimana dan siapa yang bertanggung jawab terhadap pemulihan lingkungan yang telah terlanjur rusak.
• Adanya celah hukum dalam riwayat pencabutan izin ekstraksi di Indonesia. Pada banyak kejadian pencabutan izin sebelumnya, kerap pemilik izin menggugat pencabutan yang dilakukan pemerintah, dan pengadilan banyak memenangkan gugatan tersebut. Semestinya, pemerintah juga menetapkan area-area yang tidak boleh ditambang (No-Go Zones) di Indonesia.
• Ancaman terhadap pariwisata. Praktik pertambangan nikel ini selain mengancam status geopark, juga akan berimbas terhadap pariwisata yang menjadi andalan ekonomi Raja Ampat yang pada 2023 mendatangkan 19.000 wisatawan.

Hamparan karang yang memutih dan ditumbuhi alga di perairan Yenbekaki, Raja Ampat, menjadi bukti degradasi habitat laut akibat tambang nikel yang meskipun telah lama dihentikan, dampaknya tetap mengancam ekosistem hingga kini. Foto diambil pada September 2025, Auriga Nusantara.

"Investigasi ini menunjukkan aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat menciptakan efek kerusakan berantai – mulai deforestasi, sedimen tambang nikel yang merusak terumbu karang, hingga indikasi berpindahnya biota laut yang menjadi tumpuan kehidupan masyarakat lokal," kata Timer Manurung, Ketua Auriga Nusantara. "Pemerintah Indonesia semestinya menyadari keuntungan jangka pendek dari pertambangan tidak sebanding dengan manfaat jangka panjang keutuhan ekosistem yang menopang keragaman hayati laut dan ekonomi pariwisata. Kami mendesak pemerintah segera mencabut seluruh izin tambang nikel di Raja Ampat, termasuk PT Gag Nikel di Pulau Gag."

Eskalasi pertambangan nikel terjadi sebagai upaya Indonesia menjadi "sejenis OPEC untuk komoditas nikel" guna memenuhi permintaan global kendaraan listrik yang terus meningkat. Namun, laporan ini menunjukkan bagaimana tambang nikel di area yang sensitif secara ekologis, seperti Raja Ampat, menimbulkan kerusakan yang meluas, bukan hanya di lokasi tambang tersebut.

Karang yang memucat di perairan Yenbekaki, Raja Ampat, menunjukkan kerusakan ekosistem laut akibat tambang nikel yang meski telah berhenti beroperasi, dampaknya masih berlangsung hingga hari ini. Foto diambil pada September 2025, Auriga Nusantara.

"Raja Ampat merupakan salah satu ekosistem laut paling kaya di planet ini. Akan tetapi, temuan kami ini menunjukkan bahwa ekosistem ini justru terancam oleh industri pertambangan nikel yang berbahaya terhadap terumbu karang, ekosistem laut secara keseluruhan, penduduk setempat," kata Tiffany Hsu, Analis Spasial Earth Insight. "Meski pengumuman pencabutan izin yang dilakukan pemerintah baru-baru ini merupakan langkah positif, masih adanya tambang nikel di Raja Ampat berikut ketidakpastian hukum pencabutan tersebut mengindikasikan bahwa harta karun dunia ini masih jauh dari aman. Perlindungan penuh terhadap ekosistem Raja Ampat hanya bisa terjadi dengan pencabutan seluruh izin tambang yang ada."

Laporan ini mendokumentasikan kerusakan parah yang telah terjadi di berbagai pulau berizin tambang nikel di Raja Ampat. Di Pulau Kawei, nelayan tradisional menyampaikan kebisingan dan getaran oleh penambangan mengakibatkan berpindahnya ikan yang penting bagi pangan setempat. Di Pulau Manuran terlihat gumpalan sedimen yang menimbun karang di dalam perairan.

Gugusan karang yang mengelilingi pulau Batang Pele memperlihatkan kekayaan bawah laut yang sangat rentan terhadap perubahan iklim dan aktivitas manusia. Foto diambil pada Desember 2024, Auriga Nusantara.

Auriga Nusantara dan Earth Insight mendesak Pemerintah Indonesia agar: (1) mencabut seluruh izin tambang nikel di Raja Ampat, (2) menetapkan area-area yang tidak boleh ditambang (No-Go Zones) di Indonesia, (3) memprioritaskan pembangunan ekonomi berkelanjutan yang melindung baik keragaman hayati maupun mata pencaharian masyarakat sembari mengejawantahkan kepeloporan konservasi kelautan global.

***

Tentang Auriga Nusantara

Auriga Nusantara adalah organisasi lingkungan Indonesia yang didedikasikan untuk melindungi keanekaragaman hayati, hutan, ekosistem laut, dan masyarakat melalui penelitian, advokasi, dan reformasi kebijakan. Auriga menyampaikan suara kritis terhadap praktik kehutanan, perkebunan sawit, ekosistem laut, dan pertambangan yang merusak sembari mendorong praktik berkelanjutan yang melindungi warisan alam Indonesia dan hak-hak masyarakat lokal.

Tentang Earth Insight

Earth Insight mengembangkan instrumen dan momentum transparansi untuk meminimalkan ancaman bahan bakar fosil, pertambangan, dan ekspansi industri lainnya terhadap ekosistem penting, dan masyarakat adat maupun lokal. Kerja-kerja riset, komunikasi, dan pelibatan-para pihak yang dilakukan Earth Insight sangat penting untuk mendukung intervensi kebijakan yang dapat dilakukan aktor politik dan keuangan utama guna melindungi ekosistem kunci sebagai langkah penting untuk mengatasi krisis keragaman hayati dan iklim.