Auriga mengidentifikasi proyek pemerintah sebagai salah satu penyumbang deforestasi di masa mendatang. Proyek Stragegis Nasional (PSN) adalah salah satu program pemerintah yang termasuk kategori berpotensi menyumbang deforestasi tersebut.
Tahun demi tahun, deforestasi membuat hutan alam kian susut. Rentang 2001-2021, hutan alam Indonesia terus berkurang sebanyak 10,72 juta hektare . Laju deforestasi akan terus bertambah, meskipun penambahannya naik turun. Salah satu penyebabnya adalah pondasi ekonomi Indonesia yang masih mengutamakan industri berbasis lahan, seperti pertambangan dan perkebunan skala besar. Di Indonesia dikenal istilah deforesatasi illegal dan deforestasi legal. Deforestasi dalam konsesi dan telah mendapat izin dari kementerian terkait bisa disebut deforestasi terencana dan legal. Pembabatan hutan alam berizin ini yang sedang mengancam hutan-hutan tersisa di Indonesia.
Salah satu nya seperti Program Strategis Nasional (PSN). Kawasan-kawasan industri, infrastruktur jalan atau bendungan didalam PSN membutuhkan lahan tak sedikit. Lahan-lahan yang dibutuhkan, tak jarang adalah kawasan hutan yang secara otomatis menambah angka deforestasi. PSN atau pun PEN harusnya menjadi bagian yang terintegrasi dalam menghadapi persoalan deforetasi, setidaknya menghindari pembukaan kawasan hutan yang tersisa. Apalagi PSN atau PEN akan selalu ada, bila tidak mempertimbangkan upaya mempertahankan tutupan lahan, deforestasi akan terus berlanjut meski dengan volume tidak besar.
Pada diskusi kali ini, narasumber pertama yaitu Dedi P. Sukmara, Ketua direktorat Informasi dan Data Auriga memaparkan mengenai Potret Proyek-proyek Nasional menambah luasan deforetasi di Indonesia . Terdapat beberapa catatan penting dalam paparan ini bahwa Proyek Strategis Nasional (PSN) tidak mempertimbangkan masalah lingkungan. Atau belum tau mitigasi kerusakan seperti apa. Serta adanya kesan PSN lebih melayani oligarki. Lalu sejumlah PSN mengancam keberadaan hutan dan kawasan hutan. Ada kaitannya dengan regulasi salah satunya adalah pangan. dimana beberapa lokasi masih terdapat hutan alam. Sedangkan luas tutupan hutan cenderung menurun dalam 3 dekade terakhir.
Regulasi memberikan keistimewaan dalam PSN. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2021, membolehkan pelepasan kawasan hutan lindung dan hutan konservasi. serta dapat menggunakan kawasan hutan meski di suatu provinsi berstatus kekurangan. Lalu pada PP Nomor 24 Tahun 2021, pemerintah mengatur kebijakan penanganan tumpang tindih kawasan hutan dengan lahan PSN membolehkan pengurangan luas izin kehutanan jika tumpang tindih dengan izin perkebunan yang berstatus strategis. Dan terakhir dalam Pasal 10 PP Nomor 43 Tahun 2021. Pasal ini membolehkan proses perizinan dan konsesi PSN dapat dilanjutkan meski masih ada persoalan kesesuaian rencana tata ruang wilayah kabupaten dan provinsi belum selesai.
Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebesar 125.795.306 Ha Luas Kawasan hutan. Sedangkan hingga April 2022, penetapan Kawasan hutan mencapai 90.075.876 Ha, dan rencana penyelesaian penetapan Kawasan hutan sebesar 35.719.430 Ha. Sehingga masih sekitar 28% untuk menetapkan kawasan hutan. sedangkan, berdasarkan data dari Kemenko mengenai tumpang tindih pemanfaatan ruang (PITTI), sebesar 22.009.392 Ha tata ruang dan hak tanah yang masih berada pada tumpang tindih dan memiliki status hukum.
Materi diskusi kedua disampaikan oleh Christ Belseran, Jurnalis Mongabay.id yang memaparkan tentang IWIP, Menekan Wilayah Kelola dan Interaksi Masyakat terhadap Hutan . Latar belakang melakukan investigasi pada PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) yaitu adanya bencana banjir yang terjadi pada 2021. Bencana Alam berupa banjir menerjang Desa Lellif Sawai, Dusun Lukulamo Desa Leliley Waybulen yang mengakibatkan ratusan rumah dan fasilitas umum terendam. Banjir juga merusak tanaman milik masyarakat. Sebelumnya pada 26 Agustus 2020, Banjir menerjang Kawasan Industri PT IWIP. Selain itu, adanya pelanggaran yang menyebabkan tak hanya Hutan yang rusak, namun kerusakan lingkungan juga terjadi di laut, dari hasil peliputan di lapangan ditemukan sisa sisa mangrove yang mati di pesisir pantai akibat sisa sisa Ore yang mengalir ke laut . Selain itu juga ditemukan adanya tumpahan oli dan limbah yang dibuang melalui sungai Ake Gemaf.
Data sebaran hutan dan luas tutupan hutan di Kabupaten Halmahera Tengah menurut MapBiomas Indonesia total luas tutupan hutan adalah 131.881 hektar. Sedangkan data Kementrian LHK total luas tutupan hutan 166.142 hektar Sementara dari Pusat Pelayanan Data dan Informasi Auriga Nusantara menjelaskan Data Tutupan Lahan di Halmahera Tengah sejak tahun 2000 2022 terus berkurang dengan jumlahnya mencapai 226.051 Hektar (Dari data Tutupan Lahan di Halmahera Tengah sejak tahun 2000 2022 total tutupan lahan pada tahun 2000 adalah seluas 225.371 hektar .
Dan narasumber terakhir, M. Buce Saleh, Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB yang berbicara tentang Deforestasi dalam skenario pemanfaatan SDA dan Program Prioritas Pembangunan . Kasus PSN sudah banyak, dari studi kelayakan, Kajian Lingkungan Hidup dan Strategis (KLHS), sehingga perencanaan pembangunan secara spasial harus mengupayakan pertimbangan efisiensi, keadilan dan kehati-hatian. Terkait dengan deforestasi. Lalu perencanaan scenario pemamfaatan sumber daya hutan (SDH) yaitu dengan perspektif waktu 2005-2025, yang memprakirakan luas tutupan hutan akan berkurang 20%. Dalam jangka panjang pemanfaatan SDH periode 2005-2025, harus dipersiapkan mencakup segenap potensinya untuk “memaksimalkan manfaat potensi sumber daya hutan bagi kesejahteraan masyarakat.
Lalu, pengembangan dan penerapan rural design Arrendt Randal dapat dilakukan sehingga pengembangan ekonomi lokal terjadi serta pemerintah daerah harus lebih kreatif melihat potensi dan karakter wilayah. Negara dan korporasi mengurangi/menghilangkan landbased ekonomi, berikan kepada petani, karena petanilah yang memberi makan, sandang dan papan masyarakat kita.
Pertambangan nikel kini menguasai nyaris separuh dari luas daratan Pulau Gebe
