Laman ini berisi kajian kolaborasi antara Auriga dengan peneliti dan akademisi di wilayah yang mencakup wilayah Wallacea.
Penurunan kualitas perairan Pulau Obi terus berlangsung seiring meningkatnya aktivitas operasional smelter nikel yang terbangun di kawasan tersebut.
Peningkatan investasi Ekstraktif di Konawe utara telah menyebabkan pencemaran ekosistem pesisir terutama tambang yang berlokasi di pesisir Blok Mandiodo, dan Kepulauan Lasolo yang mengancam keberlanjutan ekosistem pesisir dan sumber daya perikanan
Indonesia dikenal sebagai pusat Segitiga Terumbu Karang Dunia (Coral Triangle) yang menyimpan lebih dari 70 persen spesies karang dunia dan menyimpan lebih dari 70 persen spesies karang dunia dan menjadi rumah bagi delapan juta spesies laut
DAS Lasolo adalah kawasan penting yang memiliki fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat sekitarnya. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kawasan ini mengalami tekanan akibat ekspansi industri pertambangan dan perkebunan skala besar.
Pasca kedatangan PT Vale Indonesia, kehidupan sosial-ekonomi Masyarakat To Karunsi’e telah mengalami degradasi yang tajam hingga menuju pada kehancuran keberlangsungan kehidupan dan eksistensi mereka sebagai komunitas adat tertua di Nuha
Laju deforestasi di Kabupaten Morowali disinyalir dipicu adanya aktivitas pertambangan dan pembukaan lahan perkebunan sawit. Perkebunan sawit yang masuk pada pertengahan 1980an di Kecamatan Witaponda, Bungku Barat dan Petasia.
DAS Lasolo merupakan aliran sungai yang terbesar dan utama di Kabupaten Konawe Utara dengan sebagian hulunya masuk daerah Sulawesi Tengah, melintang melewati desa-desa dan sekitar tambang, membuat tidak dapat terhindar dari dampak pertambangan
Kawasan sekitar Teluk Buli terdapat aktivitas pertambangan dan terdapat dermaga sebagai sarana pendukung aktivitas pertambangan tersebut. Kegiatan-kegiatan tersebut secara langsung akan memengaruhi ekosistem Teluk Buli.
Di tengah gonjang-ganjing jelang Pemilu 2024, berbagai instrument kebijakan pro-invefsetasi terus dirajut. Seolah banal dari teriakan ribuan rakyar terusir, umbar lapak beralas kuasa terus berjalan di sektor sumber daya alam.
Dikeluarkannya produk kebijakan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) di berbagai sektor kebijakan, terutama di sektor tata kelola sumber daya alam, dinilai tanpa dasar kebijakan yang memadai
